Ukraina secara resmi menjadi anggota tetap Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada awal 2025, dalam sebuah langkah bersejarah yang mengukuhkan komitmen negara tersebut terhadap supremasi hukum internasional dan keadilan global. Keputusan ini disambut luas sebagai momen penting, tidak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi tatanan hukum internasional yang lebih kuat dan inklusif.
Penandatanganan dan ratifikasi Statuta Roma—dokumen pendirian ICC—oleh parlemen Ukraina dilakukan setelah bertahun-tahun berada dalam status pengakuan parsial. Sebelumnya, Ukraina hanya menerima yurisdiksi ICC secara terbatas, terutama untuk penyelidikan kejahatan yang terjadi selama konflik di Krimea dan Donbas sejak 2014.
Dengan keanggotaan penuh, Ukraina kini memiliki hak suara dalam Sidang Majelis Negara Pihak ICC dan dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan pengadilan. Negara ini juga terikat secara hukum untuk menangkap dan menyerahkan individu yang dicari oleh ICC jika berada dalam yurisdiksinya.
Konteks Geopolitik dan Relevansi Simbolik
Keputusan Ukraina bergabung secara penuh dengan ICC terjadi dalam konteks geopolitik yang sangat signifikan. Di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung dengan Rusia, langkah ini dipandang sebagai pernyataan tegas bahwa Ukraina memilih jalur hukum internasional, bukan pembalasan sepihak, untuk menuntut keadilan atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami warganya.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa keanggotaan ini “bukan hanya simbol dari arah Eropa dan demokratis yang diambil Ukraina, tetapi juga komitmen untuk melindungi martabat manusia dan menuntut akuntabilitas dari siapa pun yang melakukan kejahatan terhadap rakyat kami.”
Langkah ini mendapat dukungan luas dari Uni Eropa dan negara-negara anggota ICC lainnya. Komisi Eropa menyebut keanggotaan Ukraina sebagai “kemajuan signifikan dalam integrasi hukum Eropa” dan menyerukan negara-negara lain untuk memperkuat kerja sama dengan ICC.
Tantangan dan Harapan
Meski demikian, keanggotaan Ukraina di ICC juga menghadirkan sejumlah tantangan. Pertama, Ukraina kini harus menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip ICC, termasuk dalam hal perlindungan hak tersangka dan integritas proses hukum. Kedua, negara ini mungkin akan menghadapi tekanan diplomatik lebih besar dari negara-negara yang tidak mengakui ICC, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok.
Selain itu, pengadilan ini masih sering dikritik karena keterbatasan yurisdiksi dan efektivitasnya dalam menuntut pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan politik besar. Namun, masuknya Ukraina dapat menjadi katalisator reformasi dalam tubuh ICC itu sendiri, mendorong peningkatan legitimasi dan jangkauan global lembaga tersebut.
Penutup
Keanggotaan penuh Ukraina di Mahkamah Pidana Internasional adalah tonggak penting dalam sejarah diplomasi internasional. Ini menandai tekad sebuah negara yang dilanda perang untuk memilih jalur hukum dan keadilan sebagai bagian dari rekonstruksi moral dan politiknya. Dalam dunia yang kian kompleks dan sarat konflik, langkah Ukraina memberikan harapan bahwa supremasi hukum masih dapat menjadi landasan bagi perdamaian dan tanggung jawab global.
